Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Hendri Saparini mengatakan bahwa pemerintah Indonesia harus lebih realistis dalam merancang target penerimaan negara dalam APBN 2017 agar tidak defisit.
“Harus ada pemikiran yang lebih realistis walaupun tidak mengurangi optimisme untuk memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi,” kata Hendri di Jakarta, Rabu (20/7).
Dia memberikan catatan pada APBN 2015 yang mematok target penerimaan negara terlalu tinggi dan berdampak pada pemotongan anggaran hingga kondisi yang tidak kondusif pada perekonomian.
“Pemikiran pemerintah mematok target yang tinggi pada APBN dan kemudian dikoreksi di APBN Perubahan ketika kondisi perekonomian sulit mencapai target perlu dihilangkan,” jelasnya.
Hendri menjelaskan pemotongan anggaran di awal sebelum APBN disahkan akan berdampak lebih kecil dibandingkan pemotongan anggaran di tahun berjalan yang dikoreksi melalui APBN Perubahan untuk menghindari defisit.
Pemotongan anggaran kementerian dan lembaga negara sebesar Rp50 triliun yang dilakukan pemerintah dinilai akan mengganggu ritme kerja serta memakan waktu.
Selain itu, kata Hendri, target penerimaan pajak yang terlalu tinggi akan membuat keraguan para pelaku usaha dalam melakukan ekspansi bisnis.
“Jangan menetapkan target terlalu tinggi, lalu yang ada beritanya pemerintah akan mengejar pajak sekian dari individu maupun korporasi. Ini yang membuat keinginan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi jadi tidak ada, kondisi seperti ini tidak memberikan peluang membuat perencanaan ekspansi,” kata dia.
Hendri mengungkapkan agar pemerintah mulai mewacanakan untuk membiayai ekonomi tidak hanya dari penerimaan pajak.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
