“Jika itu terjadi, maka dapat dipastikan target kinerja RPJMN tahun 2019 tidak akan tercapai,” katanya menegaskan.
Sebagai perbandingan, ia merujuk pada evaluasi akhir tahun RPJMN 2010-2014 Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga mengalami hal serupa.
Pada saat itu, realisasi pembangunan nasional meleset, seperti angka kemiskinan tahun 2014 masih tinggi (10,96 persen). Padahal targetnya 8-10 persen.
Catatan kedua yang diungkap CSDS, yakni ada beberapa indikator penting tidak disajikan dalam laporan evaluasi paruh waktu itu.
“Paling tidak, ada empat indikator penting yang tidak terlihat, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Ratio yang mengukur ketimpangan pembangunan, defisit anggaran, serta stok utang pemerintah terhadap PDB,” katanya lagi.
Meski tidak ingin berprasangka, Mulyanto melihat terjadi penurunan dan kesulitan untuk mengendalikan indikator tersebut.
Angka IPM nasional tahun 2014 sekitar 73,8. Sedangkan data yang ada saat ini menurun menjadi 70,16.
Defisit anggaran terhadap PDB pada tahun 2010 sebesar minus 2,0 persen, sedangkan pada APBN-P tahun 2017 menurun tajam menjadi minus 2,92 persen.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
