Jakarta, Aktual.co — Peneliti Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, waktu satu semester cukup untuk mengukur kinerja para menteri atau pejabat setingkat menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Mereka sudah diberi waktu untuk menunjukkan kinerjanya. Tentu kinerja yang dimaksud adalah kinerja yang sesuai dengan visi-misi presiden dan sesuai harapan rakyat Indonesia,” kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Sabtu (9/4).
Karyono mengatakan, dalam rentang waktu satu semester Presiden Joko Widodo tentu sudah memiliki rapor para pembantunya. Presiden tentu sudah mengantongi data tentang “progress report”, plus minus para menteri dan pejabat setingkat menteri.
“Karena itu, Presiden Jokowi sudah mengetahui, siapa menteri yang layak diganti,” ujarnya.
Menurut Karyono, usia pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memang baru berjalan satu semester. Ibarat manusia, usia enam bulan memang tergolong masih bayi. Namun, Karyono mengatakan, para menteri atau pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Kerja bukanlah jabang bayi yang masih menetek dan disuapi ibunya.
“Mereka adalah orang terpilih yang mendapat mandat untuk mengemban tugas pemerintahan,” kata dia.
Karena itu, bila ada menteri yang tidak mampu menjalankan tugas negara sesuai yang diharapkan presiden dan harapan rakyat maka Karyono menyarankan lebih baik mengundurkan diri. “Bila tidak mau mengundurkan diri maka presiden perlu melakukan ‘reshuffle’ kabinet,” ujarnya.
Apalagi desakan adanya perombakan kabinet saat ini kian menguat, sehingga kemungkinan akan dilakukan Presiden Jokowi untuk memperbaiki kinerja kabinet pemerintahannya. Terlebih, bila menyimak hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang menurun hingga berada di bawah 50 persen.
“Apalagi tingkat kepuasan publik ini berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan yang semakin menurun. Karenanya, salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah dengan ‘reshuffle’ kabinet,” katanya.
Namun, Karyono menyarankan sebelum melakukan perombakan kabinet harus ada beberapa pertimbangan, yaitu penilaian terhadap hasil kerja kabinet dan pertimbangan politis.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
