Batam, Aktual.com — Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) mengeluhkan citra parlemen yang kerap kali mendapatkan pemberitaan negatif, terlebih atas isu yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
Seperti, kata Akom, dari isu ikhwal kunjungan kerja (Kungker) dewan fiktif hingga soal adanya wacana penambahan komisi di DPR RI yang saat ini berjumlah XI.
“Saya berharap dimasa yang akan datang ingin sekali tidak mengada-ada isu yang tidak tau kemana (arah)nya. Untuk soal penambahan komisi saya saja tidak pernah rapat pimpinan (Rapim) bersama ibu Sekjen DPR RI untuk itu,” kata Akom dalam, di Kota Batam, Minggu (29/5).
“Lalu, soal dugaan penemuan BPK atas kerugian negara, loh BPK nya saja masih berjalan (proses audit) kok sudah dikatakan temuan, tapi kalau sudah ada temuan silahkan diberitakan,” tambah dia.
Tidak hanya itu saja, Akom yang mengaku mempunyai niat untuk menjadikan lembaga legislatif kembali mendapat kepercayaan dihadapan publik, meski publik apreori bisa dikembalikan citranya.
Ia pun mengingatkan agar niatnya tersebut didukung anggota dewan lainnya, salah satunya, Akom menjelaskan untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.
“Tinggal 150 anggota dewan dari 560 yang ada belum melaporkan LHKPN,” sebuta dia.
Masih kata Ade, 150 anggota yang belum melaporkan LHKPN itu terbagi atas dua golongan. Pertama, pada golongan A yang belum melaporkan sama sekali, sisanya yang sudah pernah menyetor LHKPN tetapi belum diperbaharui.
“Saya minta tolong pimpinan KPK kirim surat ke pimpinan DPR supaya ada dasar untuk melaporkan ke teman-teman (dewan),” paparnya.
“Kasihan DPR sudah bonyok (citranya), lalu banyak yang ditangkap kemudian, lebih baik kita perventif, saya tidak mau nanti ada operasi tangkap tangan (OTT) atau suatu hari nanti ada masalah, cukup sudah lah,” pungkas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
