Jakarta, Aktual.com – Salah seorang Pekerja Perusahan Gas Negara (PGN), Sri Budi Mayaningsih berkirim surat ke presiden Joko Widodo agar mempertimbangkan rencana pembentukan holding BUMN Migas yang dirasa malah memperlambat kinerja perusahaan untuk berkontribusi kepada rakyat sebagaimana amanat konstitusi.
Dia menjelaskan; sebelum PGN mampu membangun infrastruktur, Pengelolaan gas bumi berupa LNG diekspor dengan harga yang murah dan dinikmati oleh negra asing, bahkan seolah-olah Indonesia memberi subsidi ke negara Iain.
Namun dengan sangat sulit secara berlahan PGN melakukan pembangunan infrastruktur hingga akhir rakyat Indonesia semakin menikmati gas alam yang dikandung dalam bumi Indonesia.
“Saya menyaksikan PGN dari perusahaan yang merugi hingga menjadi BUMN Terbuka yang bereputasi internasional. Pada waktu masih merugi, kondisi PGN sungguh menyedihkan, bahkan untuk pembayaran gaji pegawai pun harus bergantian, staf diprioritaskan terlebih dahulu baru kemudian atasannya setelah mendapat tambahan pendapatan. Selain itu, PGN juga harus menjual tanah di Ketapang Jakarta untuk menutupi kebutuhan operasionalnya,” ujar dia dalam kutipan suratnya, ditulis Rabu (27/12).
Dia menyangsikan wacana pembentukan holding migas yang terinspirasi dari negara Singapura. Menurutnya hal itu tidak relevan untuk dijadikan percontohan, sebab kondisi bisnis migas nasional sangat berbeda dari negara singapura yang tidak memiliki sumber gas.
Lalu dia juga menyampaikan bahwa minyak dan gas merupakan barang yang saling mensubstitusi. Pengembangan di bidang gas bumİ tentunya akan mengurangi penggunaan minyak. Apabila barang yang saling mensubstitusi ini berada di bawah naungan satu perusahaan, dikhawatirkan dalam pengambilan keputusan stratejik bisa menimbulkan potensi diskriminasi.
“Mengingat amanah yang besar ini, maka menurut hemat saya PGN seharusnya diperkuat dan dibesarkan untuk dapat fokus berperan sebagai leader dalam pengelolaan gas bumi nasional demi membangun dan mewujudkan cita-cita nasional yaitu, adanya energİ yang berkeadilan dan terwujudnya kedaulatan dan kemandirian energi nasional,” pungkas dia.
Dadangsah Dapunta
