Jakarta, Aktual.co —Anggota DPRD Kalimantan Timur Yefta Berto mengatakan pemerintah perlu membangun infrastruktur untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
“Masyarakat perbatasan memang telah terbebas dari kolonialisme dan konfrontasi dengan negara tetangga, namun mereka belum sepenuhnya terbebas dari aneka permasalahan yang dalam derajat tertentu mengurangi nikmat kemerdekaan yang seharusnya dikecap anak bangsa,” katanya melalui siaran pers yang diterima di Samarinda, Minggu, (7/12).
Permasalahan itu disampaikan ketika menerima kunjungan dua anggota DPRD Kabupaten Nunukan, yakni Markus dan Karel Sompoton serta Kepala Desa Sumantipal Juni bersama rombongan Forum Keluarga Mahasiswa Dayak Abagag (FKMDA) untuk berkonsultasi mengenai wilayah perbatasan Nunukan-Malaysia di DPRD Kaltim, persoalan-persoalan di atas terungkap.
Rombongan dari Nunukan diterima anggota DPRD Kaltim Dapil 6 (Kaltara), Yefta Berto, Hermanus, Ingkong Ala, Jhonny Laing Impang dan Rakhmat Majid Gani.
“Persoalan kemiskinan, terisolasi, pengangguran, dan minimnya pendidikan yang diikuti keterbelakangan adalah contoh-contoh permasalahan yang masih membutuhkan penanganan serius, sehingga ke depan diharapkan masyarakat yang hidup di perbatasan dapat menikmati kemerdekaan sejati,” ujarnya.
Ia mengatakan wilayah perbatasan seperti Desa Sumantipal di Kabupaten Nunukan, masuk dalam daftar wilayah bermasalah karena 100 persen wilayah tersebut terdesak oleh administratif klaim negara Malaysia, dan tergolong wilayah “Outstanding Boundary Problem” (OBP).
Dalam dengar pendapat tersebut, rombongan dari Nunukan menyampaikan beberapa solusi konkret untuk mengatasi persoalan di perbatasan, khususnya di Desa Sumantipal.
Solusi tersebut, misalnya ada proposal terkait pembangunan jalan perbatasan desa yang diharapkan dibiayai APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Nunukan pada anggaran 2015, yakni pembangunan jalan perbatasan di Desa Sumantipal, dari jalan nasional menuju Desa Sumantipal sepanjang 4 kilometer dengan lebar 8 meter.
Ia mengakui bahwa infrastruktur jalan Desa Sumantipal menjadi alasan strategis dan mendesak dikarenakan daerah perbatasan tersebut sulit dijangkau oleh angkutan darat, karena itu perlu peningkatan aksesibilitas daerah perbatasan melalui peningkatan pembangunan sarana dan prasarana.
Perbatasan sebagai garda depan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kata dia, tentu rentan terhadap gangguan kedaulatan. Rasa nasionalisme masyarakat perbatasan bisa terganggu dengan kurangnya infrastruktur.
Menurut dia negara tetangga mudah untuk melakukan infiltasi secara terstruktur dan terencana melalui pendekatan-pendekatan sosial budaya seperti yang telah terjadi, seperti memberikan pelayanan kesehatan dan menawarkan pembangunan kepada masyarakat perbatasan serta berbagai upaya mengiming-imingi loyalitas nasionalisme masyarakat perbatasan.
“Dalam kaitan itu perlu peran semua pihak untuk membangun infrastruktur daerah perbatasan terutama peran pemerintah pusat dan daerah yang dimulai dari daerah perbatasan. Karena itu anggota DPRD Nunukan berharap bahwa hal ini ditujukan kearah pembangunan yang merata,” katanya.
Menindak permintaan tersebut, Yefta meminta agar ada program tertulis yang akan dipresentasikan di pusat melalui pemerintah provinsi.
“Kalau ada bisa dikasih ke kami supaya mereka (pusat) kalau ada programnya bisa koordinasikan dengan departemen terkait,” kata Yefta.
Meski ia mengatakan anggaran yang sudah diketok untuk 2015 tidak diketahui pasti apakah program ada lagi diusulkan untuk subsidi Kaltara, namun rencana untuk membina masyarakat di perbatasan dirasa penting, terutama infrastruktur jalan daerah.
Anggota DPRD Kaltim lainnya Ingkong Ala mengatakan infrastruktur jalan perbatasan harus terbangun dahulu baru perekonomian, pendidikan dan kesehatannya, membangun harus merata, dengan aman jadi ada kepatuhan yang terjadi.
Artikel ini ditulis oleh:
