Jakarta, Aktual.co — Hak interpelasi akan terus digulirkan sebagian besar anggota DPR terrkait kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) diluar angka kewajaran.
“Ini (akan) terus bergulir meski ada rencana pemerintah akan menurunkan harga BBM,” kata Ketua Komisi VI Hafidz Thohir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/12).
Menurutnya, forum interpelasi akan menjadi forum yang pas bagi pemerintah sebagai ajang untuk menjelaskan alasan-alasan kenapa BBM harus naik sebesar Rp2.000 kepada DPR.
Alasan ini pula yang disebutnya mendasari rekan-rekannya di parlemen mengajukan hak interpelasi.
Dalam keyakinan Hafidz, hak interpelasi yang akan diajukan DPR nantinya harus dijawab pemerintah.
Pemerintah harus menjelaskan secara mendalam alasan kenaikan harga BBM, peruntukan pemotongan subsidi BBM digunakan untuk apa dan sebagainya.
“Kami berharap pemerintah dapat mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan kawan-kawan DPR,” katanya.
Politisi PAN itu menambahkan, saat ini seluruh anggota tengah mengumpulkan fakta-fakta dilapangan sejalan dengan masa reses hingga awal Januari 2015 mendatang. Yakni untuk melihat langsung respon masyarakat terhadap kenaikan harga BBM.
Komisi VI, lanjutnya, mendapati banyak gabungan masyarakat yang menolak kenaikkan harga BBM. Rakyat miskin tidak kuat lagi menghadapi eskalasi kenaikan biaya hidup atas akibat subsidi BBM naik 2000 rupiah / liter.
Akibat yang terjadi dilapangan tidak sebanding dengan keuntungan arus fiskal yang diperoleh pemerintah sebesar kurang lebih Rp 100 triliun.
“Dapat dikatakan bahwa pemerintah mendapat perolehan fiskal ± 100 triliun dgn cara ‘mencabut’ sedikit kemewahan (2000/liter) dari pundak rakyat miskin,” demikian Hafidz.
Artikel ini ditulis oleh:
