Jakarta, Aktual.com — Anggota DPR RI Dapil Jakarta Pusat, Masinton Pasaribu, akan melaporkan oknum TNI kepada Presiden Joko Widodo. Sebab oknum tentara yang disebut warga rusun Green Pramuka City sebagai koordinator keamanan rusun tersebut diduga telah melakukan intimidasi terhadap warga setempat.
Diketahui, Masinton mendatangi warga rusun pada Sabtu (7/5) malam, atau sehari paska bentrok warga dengan pihak pengelola rusun.
Akan tetapi kedatangannya untuk mendengarkan aspirasi warga rusun tidak mendapatkan sambutan baik dari pihak pengelola rusun. Bersama warga, Masinton kemudian menggelar dialog di areal parkir rusun.
“Kita sebetulnya malu sama Pak Masinton, tapi karena disini PT DPS dan PT MIP tidak mau menyediakan fasilitas ruang pertemuan untuk warga, maka terpaksalah dialognya ala koboi gini di parkiran sambil berdiri pula,” kata Arsyi Aryanto, pengurus PPPSRS GPC, dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (9/5).
Pada pertemuan itu, sejumlah warga menyampaikan berbagai permasalahan mereka. Warga meminta Masinton agar dapat memainkan perannya sebagai wakil rakyat untuk bisa menindak pengembang dan pengelola ilegal di rusun tersebut.
“Tolonglah kami, pak. Kami ini sudah terlalu lama jadi sapi perahan. Bayangkan, kalau mau pasang cermin di unit kami sendiri saja, pengelola mengharuskan kami setor dulu 50.000 ke mereka. Mau panggil tukang AC, ditodong lagi 66.000. Mau pasang wallpaper di rumah sendiri juga diminta bayar dulu satu juta,” jelas warga lainnya.
Mendapati keluhan demi keluhan tersebut, Masinton menyatakan posisinya dalam satu barisan dengan warga. Ia menyatakan siap melawan pihak-pihak yang melakukan intimidasi kepada warga dan bila perlu akan melaporkannya kepada Presiden.
“Kalau ada yang intimidasi, lapor (kepada saya). Kita lawan sama-sama. Polisi supaya segera memproses yang mengintimidasi. Kalau polisinya diam, bapak, saya ngomong ke Kapolri. Kalau Kapolrinya diam, saya ngomong ke Presiden,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPR itu mengingatkan pihak kepolisian tidak ikut-ikutan mengintimidasi. Melalui anggota intel polisi yang diduga berada di tengah warga, Masinton menyampaikan pesan agar pimpinan (komandan) kepolisian setempat tidak melakukan intimidasi kepada warga.
Secara khusus Masinton memberi peringatan kepada oknum Anggota TNI yang diduga menjadi ‘backing’ pengelola ilegal GPC.
“Kalau ada keterlibatan TNI, lapor ke kita juga. Kita minta supaya diproses di Polda. (Anggota TNI) nggak boleh, urusan TNI itu urusan pertahanan negara, bukan ngurusin masyarakat sipil,” jelasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
