Jakarta, Aktual.com – Pelaksana divestasi 51 persen saham PT Freeport belum mendapat kepastian, pasalnya saat ini proses negosiasi belum mencapi final. Namun bagaimanapun Menteri BUMN, Rini Soemarno merasa perlu mempersiapkan kemampuan BUMN untuk melakukan aksi korporasi jika sewaktu-waktu hasil kesepakatan dengan Freeport menggunakan metode divestasi 51 secara langsung atau tidak bertahap.
Sebagaimana yang dipahami, bahwa komunikasi negosiasi Pertambangan Freeport di Papua lebih intens kepada Kementerian Keuangan, selain memang Kementerian ESDM Menjadi garda terdepan. Persoalan ini tidak terlepas dari mekanisme perpajakan serta kontrol dan perpanjangan operasi yang berada dibawa kewenangan dua kementerian tersebut. Sehingga peranan kementerian BUMN baru akan disertakan setelah terjadi mufakat negosiasi.
“Freeport masih dalam negosiasi. Masih terus berjalan. Kementerian BUMN, diberi tanggung jawab melakukan kalkulasi, komunikasi dan Kemenkeu on progress. Metode divestasi, valuation-nya. BUMN – special purpose vehicle, dengan Provinsi Papua,” kata Rini di Jakarta, ditulis Jumat (6/10).
Sebelumnya untuk diingat, Rini Soemarno telah menempatkan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Indonesia Asahan Alumunium Nomor (Inalum) untuk ‘meretas’ saham PT Freeport melalui skema divestasi 51 persen.
Budi yang pernah menduduki kursi Dirut PT Bank Mandiri dinilai mempunyai kemampuan untuk mencari soslusi keuangan guna menuntaskan divestasi saham 51 persen dengan menggunakan kekuatan holding BUMN tambang.
Hal lain, selama ini Budi Gunadi dipercaya oleh Rini sebagai staf khususnya. Sehingga memang Budi ini sepertinya telah dipersiapkan oleh Rini sejak jauh-jauh hari untuk menjadi ujung tombak divestasi, hal ini bisa dimengerti ketika Budi diberi kesempatan untuk menjadi tim negosiasi PT Freeport.
“Pada dasarnya Inalum ini ke depan akan menjadi Holding Tambang dan beliau (Budi) kan selama ini telah menjadi staf khusus saya dan selama ini juga sudah bekerja sama erat dengen Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan untuk mempersiapkan sehubungan dengan divestasi Freeport,” kata Rini di Jakarta, ditulis Jumat (15/9).
Sementara diperkirakan Budi Gunadi akan mengambil dana asing untuk melakukan divestasi jika kesepakatan kontrak tambang antara Pemerintah dengan Freeport dapat segera tercapi.
Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi menilai memang tidak sulit bagi pemerintah untuk mencari pendanaan dalam rangka divestasi tersebut, dengan cadangan pertambangan yang terkandung hingga tahun 2060, tentu merupakan sesuatu yang mengiurkan bagi lembaga keuang untuk melakukan pembiayaan.
Terbukti baru-baru ini Deutsche Bank asal Jerman merayu Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dan menyatakan kesediaannya meminjamkan sejumlah uang kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan divestasi saham Freeport di Papua.
“Dengan cadangan tambang Freeport diperkirakan hingga 2060, tidak sulit bagi Indonesia untuk mendapatkan dana baik untuk divestasi 51 persen saham, maupun untuk pengeluaran Capex dan Opex dibutuhkan untuk explorasi underground minning,” katanya.
“Seperti ditawarkan Deutsche Bank dan sebelumnya Bank of China. Saya perkirakan banyak International Bank yang akan ngantri untuk menawarkan pendaan keperluan Freeport,” tambahnya.
Sebagaimana yang telah dikatakan, Luhut Binsar Pandjaitan telah mengungkapkan bank asal Jerman, Deutsche Bank, menawarkan diri untuk membantu Indonesia mengambil alih saham divestasi PT Freeport Indonesia.
Deutsche Bank siap membiayai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mengakuisisi saham perusahaan tambang Amerika Serikat (AS) tersebut.
“Deutsche Bank datang niat bantu financing BUMN yang masuk ke Freeport,” kata Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (19/9). Namun belum diketahui besaran pembiayaan yang ditawarkan tersebut.
(Reporter: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
