Dana Desa Bikin Ribet

Surabaya, Aktual.com – Meski dana desa sudah dikucurkan hampir setahun, namun tak sepenuhnya banyak yang tahu atau merasakan dampak adanya dana desa.

Warga Desa Trowulan Mojokerto, Endro Wibowo, mengaku mengetahui adanya dana desa. Tetapi tidak pernah merasakan adanya pembangunan infrastruktur dari dana desa.

“Saya tahu dana desa itu dari media. Tapi sejauh ini desa Trowulan nggak ada pembangunan infrastruktur. Kalau pun ada, itu juga bukan dari dana desa,” kata Endro, kepada Aktual.com , Senin (4/4).

Jika memang saat ini infrastruktur sudah selesai, paling tidak dana desa bisa untuk membuat lapangan kerja bagi warga setempat melalui UMKM dengan pembuatan pernak-pernik lokasi wisata ciri khas kerajaan Majapahit di Trowulan. Sebab, di Trowulan sudah tidak ada anak muda lagi, karena bekerja di luar kota.

“Kalau Bupati Banyuwangi, dana desa untuk beli bandwitdh dalam program kampung Smart, kan ngga ada bedanya kalau nanti untuk UMKM,” kata Endro.

Seperti diketahui, Bupati Banyuwangi, Azwar Anas sendiri akan membuat peraturan bupati baru untuk pembelian bandwidth bagi tiap balai desa dari dana desa dengan program Smart Kampung.

Tujuannya, untuk memudahkan masyarakat ketika mengurus persuratan dengan smarth phone, cukup mengkases internet di balai desa dan tidak perlu ke kecamatan.

‎”Kan bandwitdh itu juga bagian dari infrastruktur kampung.” kata Azwar Anas kepada aktual.com saat dikonfirmasi lalu.

Sementara pengamat kebijakan Publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio, menjelaskan, struktural dana desa sudah baik karena sudah melibatkan masyarakat desa, baik pengawas dan sebagainya.

Tetapi penerapannya tidak bagus, karena tidak ada sinkronisasi dengan kementerian desa tertingal dan dinas PU mengingat antar lembaga tersebut sama-sama mempunyai pembangunan konteks di bidang infratruktur.

“Sama halnya dengan Banyuwangi yang menganggarkan dana desa untuk bandwidth. Padahal, hal itu juga ada di kemenkominfo. Makanya selama ini tidak ada kesingkronan, ” kata Agus.

Selama tidak ada sinkronisasi antar instansi, lanjut Agus, maka dana desa akan berpotensi habis dengan sia-sia.

Artikel ini ditulis oleh: