Jakarta, Aktual.co — Alokasi dana sebesar Rp1,4 miliar setiap desa per tahun dinilai akan menimbulkan sejumlah konflik. Baik konflik di desa itu sendiri maupun di pemerintah pusat.
Dengan dana tersebut, artinya masing-masing desa harus membelanjakan hampir Rp4 juta setiap harinya. Peneliti dari Populi Center, Nico Harjanto mengatakan hal itu dapat membuka celah untuk membangun desa baru.
“Selama ini bikin desa ngga susah kok, asal bisa menunjukkan 1.200 kepala keluarga (KK) saja, untuk di Maluku bahkan hanya 300-400 KK, denga begitu sudah dapat Rp1,4 miliar per tahun,” ujar Nico saat diskusi di Jakarta, Sabtu (142).
Lebih lanjut dikatakan Nico, memberikan insentif seperti itu bukan menyelesaikan masalah desa secara substansif. Justru, kata dia, hal tersebut memunculkan konflik secara horizontal dan vertikal.
“Kalau Pilkades kalah, mereka bikin desa baru, sudah ada massanya. Tapi kan nanti uang yang ke desa itu overhead cost nya tinggi, ini masalah kalau begini,” ucap dia.
Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat mengawal pelaksanaan dana desa secara cermat. Tujuannya, agar insentif untuk setiap desa tersebut tidak disalahgunakan
“Pertumbuhan jumlah desa kita dari 2007-2013 sudah 9 ribu desa, kalau tambah lagi bisa ngga efektif. Makanya pemerintah harus selalu kawal dengan baik,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
