Jakarta, Aktual.com — Pengamat Ekonomi LPEM UI, Teguh Dartanto PhD mengatakan bahwa paket kebijakan ekonomi Presiden Jokowi belum dirasakan manfaatnya secara utuh, karena dalam situasi ini pemerintah dinilai belum mampu merangkul pemerintah daerah secara menyeluruh. Sehingga, belum berjalan secara efektif.
Hal ini terkait sejumlah langkah dalam paket kebijakan ekonomi yang disampaikan presiden beberapa waktu lalu. Dimana, terdapat salah satu upaya untuk memajukan ekonomi pedesaan, dengan mempercepat pencairan dan penyederhanaan pemanfaatan dana desa yang dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur secara padat karya.
“Paket kebijakan ekonomi ini bagus tapi tidak tepat sasaran, karena ini belum terasa dampaknya secara menyeluruh di tiap daerah,” ujar Teguh saat mengisi diskusi Senator Kita di Hall Dewan Press, Jakarta Pusat, Minggu (20/9).
Sementara, Pengamat Ekonomi dari UNILA, Bustanul Arifin menegaskan bahwa untuk meminimalisir ketidakefektifan paket kebijakan ekonomi yang diprediksi oleh sejumlah pengamat ekonomi, pemerintah diimbau memperbaiki komunikasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah. Pasalnya, jika aspek komunikasi tidak diperhatikan, hanya akan menimbulkan efek buruk dalam waktu jangka panjang hingga kedepannya.
“Hal yang harus diperbaiki pertama kali adalah memperbaiki komunikasinya dulu. Kalau komunikasinya tidak sampai, saat dikonsolidasikan nantinya tidak akan nyambung,” terangnya.
Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar pemerintah pusat dalam konteks ini menyesuaikan daftar pengeluaran yang ada di daerah, mengenai apa saja yang bisa dipercepat dalam paket kebijakan ekonomi jilid berikutnya agar fokus dan rinci.
“Per sektor dan strategis harus ada dalam cakupan paket ekonomi kebijakan berikutnya dan ini yang akan saya usulkan. Karena, real stimulan dalam paket kebijakan ini sangat dibutuhkan,” imbuhnya.
Sebelumnya, dalam penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang RAPBN 2016 di hadapan para anggota MPR/DPR, Agustus lalu, alokasi anggaran transfer ke daerah dan desa akan ditingkatkan sehingga lebih besar dari anggaran belanja kementerian dan lembaga.
Dalam RAPBN 2016, belanja pemerintah pusat akan mencapai sebesar Rp1.339,1 triliun dengan rincian belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp780,4 triliun dan belanja non kementerian dan lembaga sebesar Rp558,7 triliun.
Adapun transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 782, 2 triliun. Dana tersebut terdiri dari anggaran transfer daerah sebesar Rp735,2 triliun dan dana desa mencapai Rp47 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
