Dana Desa ‘Melempem’, Kemiskinan Turun Tipis 1,20 Persen

Jakarta, Aktual.com – Semangat yang digagas Pemerintahan Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah dan desa, ternyata tidak banyak jadi kenyataan.

Kajian Pusat Kajian Keuangan Negara (PKKN) mencatat, penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan selama periode September 2015 sampai dengan Maret 2016 jumlahnya sangat minim.

“Hanya turun 1,20 persen saja atau sekitar 336 ribu jiwa per Maret 2016,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, Adi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (15/8).

Temuan inilah yang menurut Adi tak sebanding dengan semangat membangun Indonesia dari pinggiran. Tidak hanya itu, dia juga pesimis pemerintah mampu menurunkan tingkat kemiskinan sampai 7-8 persen sesuai target RPJMN 2015-2019. Yakni jika pemerintah tidak mengubah strategi dan pola penanggulangan kemiskinan desa.

Sebab menurut dia, selama ini strategi yang digunakan cenderung tidak tepat sasaran, tidak efektif, dan belum menjadi agenda prioritas semua pemangku kepentingan.

Padahal, dari segi anggaran sangat besar. Estimasi Kemenkeu, total dana yang akan masuk ke desa sampai tahun 2019 sebesar Rp175,494 triliun atau rata-rata perdesa senilai Rp2,368 miliar. “Dana ini akan mubazir apabila tidak didukung oleh stakeholder yang lain, yaitu pemerintah daerah dan perbankan,” ujar dia.

Pusat Kajian Keuangan Negara pun merekomendasikan pemerintah agar mereformulasi strategi penanggulangan kemiskinan, khususnya di desa agar sejalan dengan visi Nawacita.

Pekerja Subsektor Tanaman Pangan Paling Miskin

Dari kajian, didapatkan penduduk miskin terbesar adalah yang bekerja di subsektor tanaman pangan 62,97 persen dari total penduduk miskin sektor pertanian. Sehingga pembangunan pertanian perlu menjadi perhatian semua kalangan.

Menyoroti soal Program Dana desa, menurut dia itu dampaknya jangka panjang. Karena itu pemerintah perlu memberikan stimulus lain untuk mengikis angka kemiskinan. Salah satunya, seperti menugaskan BUMN dan BUMD agar fokus menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor pertanian dan perkebunan.

“Kelompok-kelompok tani dikondolidasikan kembali agar dapat meningkatkan gairah penduduk desa,” tutur dia. (Antara)

Artikel ini ditulis oleh:

Antara