Jakarta, Aktual.com — Kepala Program Studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Teguh Dartanto mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah terkait dana desa hasilnya tidak seoptimal yang diharapkan.
Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hingga september, penyerapan dana desa baru mencapai 26 persen secara nasional.
“Masih banyak tugas pemerintah yang harus diselesaikan,” kata Teguh di Jakarta, Minggu (20/9).
Menurutnya, tahun ini bukanlah tahun yang tepat untuk menerapkan kebijakan dana desa tersebut.
“Kebijakan yang dikeluarkan kita ingin langsung konkrit, bagaimana ditengah kondisi yang sulit. Jangan cuma inovasi, ini yang terjadi di daerah maju mundur, maju mundur, nanti malah bermasalah dalam menggunakan dana desa ini,” jelasnya.
Dirinya pun berharap pemerintah tidak lagi menggelontorkan dana desa di sisa waktu tahun ini lantaran dinilai akan cendrung membahayakan.
“Memang perlu mengelontorkan uang dana desa yang dilakukan pemerintah, tapi kalau semua digelontorkan dalam tiga bulan ini, suatu hal yang bahaya, karena tidak tepat jika mengelontorkan uang besar dalam waktu terdekat seperti ini,” ungkapnya.
Ia mendorong agar Pemerintah fokus pada tahun 2016, apa saja yang akan dilakukan dari hasil evaluasi tahun ini, mulai dari kendala atau masalah apa saja yang menghambat penyerapan anggaran.
“Ya sudahlah, ga perlu ngoyo lagi tahun ini dana desa sudah selesai. Fokus saja tahun depan,” tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
