Jakarta, Aktual.com – Gagal tembuskan dana aspirasi ke Presiden, DPR RI berdalih dana parpol salah satu strategi berantas korupsi.
“Ini kan bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi partai politik dan korupsi politik,” ujar Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di DPR, Jakarta, Jumat (26/6).
Kecewa dengan putusan Presiden yang menolak dana aspirasi, Fahri isyaratkan Jokowi setujui dana parpol. Dengan alasan keuangan parpol tidak boleh ditanggung secara pribadi. (Baca: Tolak Dana Aspirasi DPR, Justru Presiden Tambah Dana Bantuan Parpol)
“Ngomong dong yang terang. Politik bukan urusan privat. Gitu dong ngomongnya. Politik urusan publik. Karena urusan publik maka keuangan parpol tidak boleh di tanggung pribadi, sebab kalau di pegang pribadi artinya individual struggle,” cetusnya
Selain beralasan nerantas korupsi, Politisi PKS ini menyebut dana parpol akan mendukung prestasi parpol. Oleh karenanya, uang pribadi harus dihentikan agar kader tak disebut prestasi pribadi jika menjabat sebagai pejabat pemerintah.
“Karena kalau nanti dia jadi presiden, gubernur atau bupati dia akan nganggap itu prestasi pribadi. Itulah awal korupsi. Karena itu uang pribadi dalam politik harus di hentikan,” katanya
Fahri menilaj presiden tak kuasi panggung politik, yang keputusannya diwakili menteri. Ia pun meminta agar Presiden secara tegas mengadakan dana parpol.
“Pemerintah harus tegas dong mengakhiri dana private di parpol. Kok nggak ada yang terang-terangan paparkan APBN, ntar tiba-tiba presiden ngomong nggak setuju. Negara apa ini presiden kok panggung politiknya nggak di pake. Presiden nggak jabarkan apa-apa tiba melalui seorang menteri presiden tak berkenan,” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
