Jakarta, Aktual.com – Pemprov DKI diganjar predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk pengelolaan keuangan di tahun 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Saat dikonfirmasi, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak puas.
“Nggak puas. Kalau kita jadi pemerintah harusnya ‘Tanpa’ (Pengecualian) kan. Nggak boleh ‘Dengan’ (pengecualian). Kalau ‘Dengan’ berarti kan bagus tapi ada tapinya,” ujar Ahok, di Balai Kota, Senin (6/7).
Kendati demikian, dia mengaku sudah siapkan strategi agar pengelolaan keuangan DKI di tahun ini bisa lebih baik. Caranya, dengan menarik dua orang dari BPK untuk masuk jajaran Pemprov DKI di tahun ini.
“Pak Syaiful di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) itu orang yang membuat akrual basis tadi. Jadi kita ingin mengikuti aturan yang ada,” ujar dia.
Dengan begitu, dia optimisi kejadian seperti kasus banyaknya aset DKI yang lepas, serta perjanjian kontrak yang tidak menguntungkan, tak terulang lagi.
“Tahun ini berlaku sistem akrual basis, jadi semua keuangan itu sudah dikunci seperti bank. Kita ingin sampai pada titik seperti ini. Jadi kita nggak ingin lagi SKPD nakal tukar-tukar bon dan akuntansi mengatur pengeluaran uang,” ucap dia.
Artikel ini ditulis oleh:
