Daripada Divestasi, Pemerintah Sebaiknya Ambil Alih Freeport 2021 Mendatang

Jakarta, Aktual.com — Politisi PAN Candra Tirta Wijaya mengatakan jika pemerintahan Joko Widodo tengah menghadapi dilema terkait kewajiban divestasi PT Freeport Indonesia. Perusahaan asal Amerika Serikat yang baru saja ditinggalkan Presdir Maroef Sjamsoeddin itu mengajukan penawaran 10,64 persen saham senilai USD1,7 miliar pada Rabu (13/1).

“Pemerintah sebaiknya menolak, karena pembelian saham divestasi Freeport akan menjadi dilematis atau buah simalakama. Kalau membeli maka pemerintah seolah-olah akan memperpanjang kontrak Freeport,” kata Candra, Selasa (19/1).

Pemerintahan Jokowi melalui Kementerian ESDM, menurutnya juga tidak perlu membeli divestasi saham Freeport. Seperti masukan berbagai kalangan agar pemerintah melalui BUMN membeli saham Freeport. Namun yang perlu diingat adalah bahwa kontrak karya Freeport diketahui akan berakhir pada tahun 2021 mendatang.

“Harga yang ditawarkan Freeport itu sangat tinggi, sementara selama 4 tahun belakang ini Freeport tidak memberikan dividen kepada negara untuk saham yang 9,36 persen,” ucap dia.

Perihal perpanjangan kontrak karya Freeport, tambah Candra, pemerintah dalam beberapa kesempatan dengan tegas tidak akan membahasnya sebelum tahun 2019 mendatang. Pemerintah juga mengindikasikan tidak akan memperpanjang Freeport jika perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu, ia berharap BUMN, BUMD maupun pihak swasta Indonesia lainnya berhitung dengan matang jika berniat membeli saham perusahaan yang lima tahun lagi kontraknya berakhir.

Terlepas dari kewajiban divestasi Freeport tersebut, ia mendorong pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan tambang emas dan tembaga di Papua tersebut. Khususnya paska 2021, yakni setelah kontrak karya Freeport berakhir.

“Harus dibalik, agar negara ini lebih bermartabat,” demikian Candra.

Artikel ini ditulis oleh: