Jakarta, Aktual.com – Pemerintah akan mematangkan paket kebijakan pemerataan dalam sidang kabinet yang digelar pada pekan mendatang sebelum dilaksanakan.
“Kita mungkin akan ada sidang kabinet minggu depan untuk lebih menajamkan. Kalau secara global itu sudah dipresentasikan di kabinet waktu di (sidang kabinet) Bogor kemarin, sudah dipresentasikan dan sudah disetujui Presiden dan Wapres. Tapi bagaimana mulainya darimana? Nah itu kira-kira sidang kabinetnya minggu depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (3/2).
Darmin Nasution mengatakan, saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Idrawati sedang menyiapkan skenario dan skema-skema yang paling ideal untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah telah menyatakan akan mengeluarkan paket kebijakan pemerataan ekonomi guna memperkecil gini rasio di Indonesia.
Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan sekitar 12,7 juta hektare lahan untuk masyarakat.
Menurut Darmin, Indonesia memerlukan kebijakan pemerataan ekonomi karena ada indikasi ketimpangan yang memburuk meski ekonomi relatif tumbuh terus-menerus.
“Kecuali satu setengah tahun terakhir. Gini rasio sudah diumumkan dua kali berturut-turut turun walaupun kecil,” katanya.
Meski membaik, kata Darmin, tetapi akumulasi yang sudah berlangsung dalam jangka panjang membuat Indonesia harus mempertajam kebijakan khususnya untuk mengoreksi ketimpangan yang sudah berlangsung berlarut-larut.
Paket kebijakan pemerataan ekonomi meliputi beberapa hal di antaranya dilakukannya redistribusi lahan dan aset hingga pendidikan dan pelatihan yang lebih merata sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
ANT
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
