Jakarta, Aktual.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan gini ratio pada tahun 2018, berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta.
Data yang dihimpun BPS DKI Jakarta secara berkala setiap semester (September 2017-Maret 2018) ini menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2018 sebanyak 3,57 persen atau sebanyak 373,12 ribu jiwa.
Data ini mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan data terakhir pada September 2017 (3,78 persen atau 393,13 ribu orang) dimana persentase penduduk miskin menurun 0,21 poin atau berkurang sebesar 20,01 ribu orang dalam enam bulan terakhir. Jika dibandingkan lebih lanjut, pada Maret 2017 sebesar 3,77 persen atau 389,69 ribu orang dan meningkat pada semester berikutnya (0,01 persen atau 3,44 ribu orang).
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sandiaga Uno, menanggapi data BPS tersebut dengan syukur atas kerja keras Pemprov DKI Jakarta yang berbuah hasil keadaan kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta membaik secara signifikan.
“Ini harus menjadi titik yang memicu motivasi kita karena secara historis angka kemiskinan tersebut merupakan yang terendah dalam empat tahun terakhir. Jadi, ini tentunya menjadi penyemangat kita,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, ditulis Selasa (17/7).
“Dan faktor yang mendorong menurunnya tingkat kemiskinan yaitu inflasinya bisa terjaga dan lapangan kerja yang mulai bisa ditingkatkan, ada penurunan angka tingkat pengangguran terbuka,” katanya menambahkan.
BPS Provinsi DKI Jakarta juga mencatat komoditi makanan masih berperan cukup signifikan terhadap Garis Kemiskinan dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan).
Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 66,46 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2017 yaitu sebesar 66,27 persen.
“Ke depan untuk menekan laju peningkatan garis kemiskinan, Jakarta akan terus menggalakkan program-program pengendalian harga terutama harga pangan murah komoditas-komoditas penyumbang garis kemiskinan di antaranya melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan BUMD Pangan yang saya sering sebut sebagai klaster pangan,” kata Sandiaga.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
