Jakarta, Aktual.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan peran strategis data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data tersebut mendukung penguatan sistem keuangan nasional, penyaluran bantuan sosial, mitigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga pengembangan layanan keuangan digital.
Penjelasan itu disampaikan Mendagri dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026. Forum bertajuk “Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita” tersebut berlangsung di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Mendagri menekankan data kependudukan Dukcapil merupakan data paling lengkap dan mutakhir. Basis data tersebut mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dan diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten/kota.
“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya karena Kemendagri memiliki jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” ujarnya.
Ia menerangkan data Dukcapil memiliki keunggulan berupa biometrik yang sangat akurat, mulai dari sidik jari, pengenalan wajah, hingga iris mata. Data tersebut telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk sektor perbankan dan aparat penegak hukum.
Pemanfaatan data Dukcapil, lanjut Mendagri, terbukti meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Ia mencontohkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi syarat. Perbaikan data tersebut turut menghemat keuangan negara.
Selain itu, data Dukcapil juga berperan penting dalam penanganan bencana. Menurut Mendagri, meskipun dokumen fisik korban bencana hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil sehingga penyaluran bantuan dan pembukaan rekening bank dapat dilakukan dengan cepat.
“KTP-nya boleh hilang, tetapi datanya ada di server kami,” tegasnya.
Dalam konteks sistem keuangan, Mendagri menyampaikan akses data Dukcapil sangat membantu perbankan dalam mempercepat layanan, mencegah penipuan, serta mendukung transaksi digital. Terlebih, Kemendagri telah mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID untuk mempercepat proses pembukaan rekening.
“Kalau menggunakan IKD atau digital ID, proses pembukaan rekening hanya membutuhkan waktu sekitar 3–4 menit,” jelasnya.
Di sisi lain, Mendagri mengungkapkan kerja sama Kemendagri dengan PPATK telah berlangsung lama dan terus meningkat. Pemanfaatan data Dukcapil oleh PPATK melonjak signifikan hingga mencapai jutaan akses dalam beberapa tahun terakhir untuk keperluan validasi dan analisis transaksi keuangan.
Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung penguatan sistem keuangan nasional, termasuk dari aspek keamanan siber. Ia mengingatkan bahwa di era digital, serangan terhadap sistem energi, transportasi, dan keuangan dapat melumpuhkan sebuah negara tanpa serangan fisik.
“Karena itu, sistem keuangan kita harus diperkuat, termasuk aspek cyber security-nya,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
