Jakarta, Aktual.com – Ketua Panitia Kerja Pengawasan Vaksin Covid-19, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan banyak sekali catatan-catatan dari Anggota Panja, bahwa data terkait pengadaan vaksin yang disajikan oleh mitra Komisi IX yakni Kementerian Kesehatan tidak konsisten dengan rapat-rapat sebelumnya.
“Seperti diutarakan pak Saleh Daulay tadi bahwa ada permintaan untuk kita mengecek data-data yang memang kalau cermati dari rapat pertama, ini antara sesama Kementerian dan Lembaga bisa berbeda, bahkan antara Kementerian yang sama atau Ditjen yang sama,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI ini di sela memimpin rapat Panja Vaksin di Gedung DPR, Selasa (31/5).
Melki pun mengatakan Panja Vaksin akan meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki otoritas sesuai UUD untuk melakukan audit lebih lanjut, perihal data-data yang tidak konsisten ini.
“Tadi juga ada usulan kami akan meminta laporan BPK yang ada maupun catatan rapat dari teman-teman Panja itu akan menjadi bagian dari Surat Panja kepada BPK RI melalui pimpinan DPR,” tegas Anggota DPR dari Fraksi Golkar ini.
Melki menambahkan bahwa akan meminta semua data yang diperoleh BPK RI melalui pimpinan DPR. “Data yang sudah ada ini akan kita bisa dapatkan lebih detail dan kita akan meminta terkait data yang perlu kita luruskan, dan BPK sangat otoritatif terkait hal ini,” ucapnya.
Saat memimpin rapat, Melki juga meminta pemerintah terkait data yang tidak konsisten ini untuk diperbaiki.
“Apakah dalam perencanaan atau salah ketik dapat diperbaiki jangan sampai salah seperti ini, kalau dilihat lebih lanjut tidak ada kesamaan antara data kemarin dan hari ini,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arie Saputra
