Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI bakal bekerjasama dengan kepolisian, TNI dan Kejaksaan untuk mendata penghuni apartemen dan rumah susun.
Alasannya, petugas dari Pemprov DKI kerap dipersulit oleh penghuni sendiri saat akan lakukan pendataan.
Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengakui penghuni apartemen dan rusun cenderung menutup diri dengan petugas Pemprov DKI yang ingin lakukan pendataan.
Bahkan Djarot mendengar anak buahnya ada yang sampai diusir penghuni apartemen saat akan lakukan kewajiban pendataan. Mereka beralasan tak ingin terganggu.
“Yes kita hargai dan hormati, tapi itu kalau di rumah masing-masing. Tapi ketika masuk mendata siapa yang ada di unit itu tanggung jawab aparat, bukan privacy,” ujar dia, di Balai Kota DKI, Selasa (19/5).
Padahal, ujar Djarot, pendataan dilakukan bukan untuk mengganggu privasi penghuni apartemen. Melainkan untuk mencegah masuknya kasus narkoba, imigran gelap, prostitusi atau masalah-masalah lainnya.
“Kita akan masuk mendata siapa saja yang menghuni (apartemen). Apakah dia penduduk DKI atau bukan penduduk termasuk WNA (warga negara asing). Kemarin kita operasi banyak sekali yang ketahuan,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
