Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih meminta pemerintah mengevaluasi penerapan kenaikan tarif listrik untuk golongan miskin 900 VA sebagaimana atas data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan PT PLN (Persero)
Berdasarkan peninjauan Eni, sebanyak 4,1 juta pelanggan yang seharusnya menerima subsidi, ternyata tidak terimplementasi di lapangan. Data itu melainkan hanya sebatas klaim.
Untuk diingat bahwa 4,1 juta pelanggan itu merupakan sisa dari 23 juta pelanggan 900 VA yang tadinya dicabut subsidinya sebanyak 19 juta pelanggan karena dianggap tergolong masyarakat mampu dan tidak layak menerima subsidi. Namun temuan Eni ini membuktikan telah terjadi kekacauan pendapatan dalam kebijakan pencabutan subsidi.
“Seharusnya mereka tetap mendapatkan subsidi, tapi ternyata ada di antara mereka yang harus membayar kenaikan tarif normal,” kata dia dalam keterangan yang diterima Aktual.com di Jakarta, Senin (5/6).
Menurutnya, dapil tempat dirinya berada, masyarakat kecil mengeluhkan kenaikan tarif listrik. Akibat kenaikan tersebut kehidupan masyarakat miskin semakin prihatin.
“Jadi saya minta pemerintah memperhatikan fakta ini,” kata wakil rakyat Dapil Gresik dan Lamongan ini.
Dia mengungkapkan pada tahun ini subsidi listrik telah dianggarkan sebesar Rp 44,98 triliun. Pemerintah telah menyatakan dana itu akan disalurkan kepada yang berhak dan terverifikasi miskin. Namun Eni tidak menemukan pembuktian itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
