Banda Aceh, Aktual.com – Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh berharap kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Aceh saat Lebaran tidak hanya sebatas silaturahmi yang terkesan seremonial belaka.
Lebih dari itu, partai yang didirikan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu berharap Jokowi bisa menjawab kendala yang dialami dalam pengembangan Aceh.
Juru Bicara Partai Aceh, Suadi Sulaiman Laweung mengatakan masih banyak hal yang perlu diselesaikan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat. Terutama berbagai regulasi yang menjadi antara hak dan kewajiban kedua pihak.
Kata dia, ada dua regulasi yakni kekuasaan dan kewenangan serta pertanahan yang sudah ditandatangani presiden beberapa bulan lalu.
“Tapi sangat disayangkan, kedua regulasi tersebut tidak sesuai dengan perintah perdamaian dan pembahasan bersama antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat,” ucap dia, dalam keterangan tertulisnya kepada Aktual.com, Kamis (16/7).
Di sisi lain, sambung pria yang akrab disapa Adi Laweung ini, pemerintah pusat masih “mempermainkan” bendera Aceh yang sudah ditetapkan dalam Qanun Aceh sebagai bendera Aceh.
“Sebenarnya, hal ini sudah selesai, namun Pemerintah Pusat selalu menghadapkan Aceh dengan alasan-alasan yang klasik. Maka, dengan kehadirannya presiden Jokowi ke Aceh pada awal Idul Fitri harus mampu benar-benar mewujudkan impian kita semua ini,” harap dia.
Menurut dia, selama di Aceh, Presiden Jokowi perlu duduk bersama dengan seluruh pihak untuk mendengarkan langsung kendala-kendala pelaksanaan perdamaian Aceh sepuluh tahun belakangan ini.
“Sehingga kunjungan Jokowi ke Aceh tidak terkesan hanya blusukan di Aceh. Namun, harus kongkrit untuk menyelesaikan dan merawat damai Aceh,” pungkas Adi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden berkunjung ke Aceh Rabu (15/7) malam dan berlebaran di Aceh. Presiden akan berkunjung ke Aceh Barat, Nagan Raya, sebelum bertolak ke Solo.
Artikel ini ditulis oleh:
