‎Jakarta, Aktual.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Moh Nizar Zahro mengatakan, kritik terhadap menurunnya daya beli masyarakat yang terjadi di rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan tanpa data.
Sehingga, tidak tepat kemudian presiden menilai isu soal turunnya daya beli masyarakat saat ini sebagai senjata politik jelang Pemilu 2019 nanti. “Kritikan yang disampaikan kepada pemerintah selalu mengacu pada rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2018 yang diajukan pemerintah secara resmi kepada DPR RI,” tegas Nizar saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/10).
Masih dikatakan dia, seharusnya pemerintah menerima kritik untuk melakukan perbaikan terhadap perekonomian nasional sesuai harapan pemerintah itu sendiri. “(Kritik) terhadap kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan lampu kuning atau lesu ini sesuai pada RUU APBN 2018 dari pihak pemerintah,” tambahnya.
Seperti data analisis yang disampaikan Institute for Devlopment of Economics and Finance (Indef) dalam acara diskusi yang digelar fraksi Gerindra, dan berdasarkan Bank Indonesia Juli 2017 melalui indeks ekspektasi usaha per pengeluaran daya beli memang mengalami kekhawatiran.
Indef, sambung anggota komisi V DPR RI itu, kalau dilihat yang menurun daya belinya adalah masyarakat menengah ke bawah, sedangkan masyarakat menengah ke atas daya belinya masih cukup kuat. Hanya, mereka melihat ekspektasi ekonomi ke depan kurang bagus, sehingga uang tidak digunakan untuk belanja tapi digunakan membeli aset yang aman seperti emas dan disimpan di perbankan.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Wisnu
