Jakarta, Aktual.com — Perbedaan pandangan yang disampaikan secara terbuka antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait anggaran pembuatan kapal menuai sorotan. Pengamat mengingatkan agar dinamika tersebut tidak menimbulkan kesan kabinet berjalan tanpa kekompakan.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai perbedaan pendapat dalam proses perumusan kebijakan merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan. Namun, ia menekankan pentingnya pengelolaan komunikasi yang terkoordinasi ketika perbedaan itu muncul di ruang publik.
“Ini bukan semata soal siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana koordinasi komunikasi dijalankan. Jika antarmenteri menyampaikan pesan yang berbeda tanpa penjelasan yang terintegrasi, yang muncul adalah kesan tidak kompak,” ujar Arifki dalam keterangan tertulis yang dikutip, Selasa (17/2/2026).
Ia mengingatkan bahwa para menteri merupakan pembantu presiden dan bekerja dalam satu garis kepemimpinan. Karena itu, penting memastikan tidak muncul persepsi adanya kubu-kubu di dalam kabinet. Seluruh jajaran pemerintahan, menurutnya, harus menunjukkan soliditas dalam mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia tersebut, persepsi ketidaksinkronan komunikasi berpotensi memengaruhi penilaian publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Dalam sistem presidensial, soliditas kabinet menjadi salah satu indikator stabilitas dan efektivitas pemerintahan.
“Perbedaan itu wajar dalam proses internal. Namun, ketika dikomunikasikan tanpa koordinasi yang memadai, publik bisa menilai ada lemahnya pengelolaan komunikasi pemerintah. Ini yang perlu diantisipasi agar tidak berdampak pada persepsi terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Ia menekankan pentingnya penguatan mekanisme sinkronisasi lintas kementerian, baik dalam perumusan kebijakan maupun penyampaian pesan kepada publik. Dengan komunikasi yang lebih terorkestrasi, dinamika internal tetap dapat terkelola tanpa menimbulkan kesan fragmentasi di ruang publik.
“Harapannya ke depan koordinasi komunikasi antarmenteri semakin diperkuat sehingga setiap kebijakan strategis dapat disampaikan dalam satu kerangka narasi yang utuh dan mencerminkan soliditas pemerintahan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
