Jakarta, Aktual.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memetakan beberapa isu krusial yang memicu konflik pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 mendatang.
Menurut Ketua Bawaslu DKI, Mimah Susanti, sedikitnya ada delapan dimensi yang dapat menyebabkan konflik pada pilkada 2017. Misalnya, politik uang oleh kandidat atau partai politik (parpol) pendukung.
Kemudian, dualisme kepengurusan parpol, proses rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT), kampanye hitam seperti mengandung SARA, netralitas PNS, transparansi rekrutmen kandidat, dan proses pemilihan di lokasi tertentu.
“Konflik juga terjadi, bila KPU tidak profesional, berintegritas, dan tak menjaga netralitas,” ujarnya di Jakarta, Senin (8/2).
Menurut eks aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini, KPU sedianya belajar dari pengalaman pemilihan presiden (pilpres) 2014 silam.
“Hal-hal yang memicu konflik, harus bisa diantisipasi sedini mungkin,” jelasnya.
Mimah menambahkan, Bawaslu bakal mencermati kinerja KPU selama proses Pilkada DKI 2017, agar delapan dimensi konflik tersebut dapat diantisipasi.
“Sebagai pengawas, kami akan terus koordinasi dengan KPU,” tandasnya. (Fatah)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
