Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno untuk rapat pembahasan APBN-P 2016 dengan Komisi VI DPR. Perwakilan itu atas instruksi Presiden Joko Widodo.
Anggota Komisi VI DPR RI dari F-Partai Golkar, Endang Srikarti Handayani memandang idealnya rapat tersebut dihadiri Menteri Rini sendiri, meski tak masalah jika diwakilkan.
“Memang idealnya Menteri BUMN sendiri, tidak delegasikan surat presiden. Jadi enggak sehat aja lah,” ujar Endang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/6).
Endang menyarankan agar pimpinan DPR segera mencabut larangan yang merupakan tindaklanjut dari rekomendasi pansus Pelindo. Pasalnya, kehadiran Rini Soemarno dianggap penting sebagai bentuk pengawasan dari DPR.
“Jangan lihat satu sisi pokok aja tapi lihat mayoritas, jangan minoritas. Lihat rakyat, kalau hanya lihat minoritas akhirnya di delegasikan kemenkeu enggak bisa. Kan kemenkeu sudah ada wilayah sendiri, tidak perlu kerepotan. Yang sehat aja lah,” tegas dia.
Ia menyayangkan hanya karena permintaan Pansus untuk mencopot Rini sebagai Menteri BUMN, pengawasan DPR menjadi lumpuh.
Laporan: Nailin
Artikel ini ditulis oleh:
