Tapteng, Aktual.com – Ketua DPRD Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani menyatakan dengan resmi mengajukan penolakan pengadaan mobil dinas jenis Toyota Camry Hybrid untuk dirinya.
“Sudah saya surati Bupati Tapteng, tertanggal 4 April kemarin, surat resmi dari DPRD nomor 170/373/2016,” ujar Bakhtiar kepada Aktual.com di Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Rabu (6/4).
Menurut Bakhtiar, pengadaan mobil dinas itu sebagaimana ditampung dalam APBD Tapteng 2016 senilai Rp700 juta. Pembatalan itu, lanjutnya, dilakukan untuk membantu nasib 305 guru honorer K2 Tapteng yang pernah mengadu ke DPRD.
Ratusan honorer itu hingga kini penggajiannya belum ditampung di PAPBD Tapteng 2016. Tak hanya itu, menurut Bakhtiar, dana itu juga dapat diperuntukkan kepada para Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di sejumlah dinas yang ada di Tapteng.
“Dana itu kita harapkan ditampung kembali di PAPBD 2016. Miris, ada bergaji Rp120 ribu per bulan, dan hanya dibayar melalui BOS dan banyak pejuang masyarakat di Tapteng yang tidak di gaji sama sekali. Kalau soal cukup, ya setidaknya kita memperhatikan mereka,” ungkap Bakhtiar.
Pengadaan mobil dinas seyogyanya sudah direalisasikan Triwulan ke 2 yakni bulan Mei 2016. Padahal, saat ini dirinya masih memiliki mobil dinas yang layak untuk dipakai.
“Ada mobil dinas lama, Fortuner. Ada juga mobil saya sendiri. Untuk apa? Sebelum K2 selesai dan honorer lainnya selesai, untuk apa saya mobil dinas itu,” tandasnya.
Dikatakannya, perihal pembatalan itu sudah ia sampaikan ke Gubernur Sumatera Utara, BPK dan sejumlah instansi terkait.
“Paling tidak mereka diakui di APBD Tapteng. Begitupun ke depan saya berharap Menpan dan pemerintah berjuang agar kategori 2 ini diangkat sebagai CPNS,” katanya.
Terpisah, ketua Forum Honorer K2 Tapteng Gideon Purba yang dihubungi melalui selulernya, mengapresiasi apa yang dilakukan Bakhtiar.
“Tentu kami berterima kasih, karena selama ini statusnya tidak jelas di honorer ini, dan waktu audiensi dengan ketua DPRD dan komisi c, mereka merespon,” kata Gideon.
Disinggung asumsi sejumlah pihak yang menyebut bahwa apa yang dilakukan ketua DPRD Tapteng itu adalah bagian pencitraan di Pilkada Tapteng, Gideon menampiknya.
“Kalau menurut saya, nggak ada pengaruhnya (pencitraan), karena waktu audiensi, beliau pun tidak ada mengungkapkan soal pilkada. Apapun ceritanya beliau sudah mendukung,” pungkas Gideon.
Begitupun, Gideon mengaku, niatan ketua DPRD Tapteng untuk membatalkan mobil dinas itu memang sudah pernah disampaikan jauh-jauh hari.
“Ada juga ketemu, saat memberikan K2 yang masih aktif, beliau menyampaikan dirinya berjanji, mobil dinas itu akan ia tolak,” ungkap Gideon.
Artikel ini ditulis oleh:
