Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahan ketika ditanya sejumlah wartawan terkait kasus dugaan pencatutan namanya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam permintaan saham Freeport, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12). Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada pihak mana pun yang bisa mempermainkan kewibawaan lembaga negara karena hal ini menyangkut soal kepatutan, kepantasan dan moralitas. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/ama/15.

Jakarta, Aktual.com — Aktivis Jaringan ’98 mengingatkan Presiden Jokowi agar segera mereshuffle menteri bermadzab neoliberalis hingga akhir tahun ini. Apabila sampai akhir tahun presiden tidak membersihkan antek-antek neoliberalis dari Kabinet Kerja, Aktivis Jaringan ’98 menyebut pemerintahan hasil Pilpres 2014 itu akan mendapatkan tentangan keras dari rakyat Indonesia.

“Kalau Jokowi ingin meneruskan cita-cita proklamasi, UUD 1945 dan cita-cita besar Jenderal Soedirman, Jokowi harus tegas, tegas untuk berpihak pada kepentingan nasional,” ucap Juru Bicara Jaringan ’98, Ricky Tamba, saat dihubungi, Selasa (15/12).

Menurutnya, pergantian tahun 2015 ke 2016 menjadi pertaruhan pemerintahan Jokowi. Dalam setahun ini, rakyat Indonesia masih memberi waktu bagi Jokowi untuk menyingkirkan orang-orang di sekitarnya yang berpaham neoliberalis. Bila tidak disingkirkan, rakyat yang hidupnya semakin susah diberbagai daerah diyakini akan bergerak.

Pemerintah selaku pemegang kebijakan menjadi lucu apabila tidak mampu menjaga kepentingan nasional dari komprador-komprador asing. Kejadian lucu ini terus berlanjut sejak diawali dari penunjukkan beberapa menteri yang notabene berpaham neoliberalis. Mereka masuk dalam sistem, untuk kemudian memuluskan kepentingan-kepentingannya mengeruk sumber kekayaan alam di Indonesia.

“Ribut-ribut ini sebenarnya hanyalah dampak, kami curiga ini pengalihan dari terbongkarnya salah satu konspirasi busuk yakni di Freeport,” tegas Ricky.

Ditambahkan dia, tidak ada signifikansinya meributkan masalah-masalah, disebutnya masuk dalam kategori tidak penting, dibandingkan masalah kedaulatan negara dan kepentingan nasional. Aktivis Jaringan ’98 ditekankan Ricky tidak ada tendensi apa-apa dari dua kepentingan yang kini bertarung di pentas politik nasional.

“Kalau presiden serius, ambil langkah progresif, bukan langkah sesaat, deklarasikan, ajak TNI dan seluruh komponen bangsa. Ayo bersama-sama rakyat kita ganyang neoliberalisme sampai antek-anteknya,” tandas dia.

Diyakini dia, rakyat akan berada dibelakang Jokowi apabila berani membabat habis kepentingan neoliberalisme di Indonesia.

“Tidak ada jalan lain, kalau mau Jokowi harus secepatnya menyapu bersih kekuatan neoliberalisme, termasuk di kabinetnya sendiri. Selama mereka masih ada, kegaduhan akan terus diciptakan kalau kepentingan mereka tidak berjalan mulus,” demikian Ricky.

Artikel ini ditulis oleh: