Jakarta, Aktual.com – Proyek Light Rapid Transit (LRT) rute Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) yang merupakan proyek unggulan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) Oditargetkan akan rampung pada 2019 nanti.
Untuk itu, menteri-menteri di Kabinet Kerja Jokowi getol memperjuangkan proyek ini. Setelah Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan minta pembebasan lahan proyek LRT dipercepat, kini giliran Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ngotot.
Menkeu memaksa DPR agar memuluskan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT KAI (Persero) sebanyak Rp2 triliun untuk masuk dalam APBN Perubahan 2017.
“Untuk PMN di APBNP 2017, kami mohon disetujui untuk PMN KAI sebesar Rp2 triliun,” ujar Menkeu saat raker dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Kamis (13/7).
Menkeu sendiri saat itu Menggantikan posisi Menteri BUMN, Rini Soemarno.
Menkeu menegaskan, PMN untuk KAI tersebut akan digunakan untuk menunjang kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana proyek LRT, yang menjadi proyek prestisius Jokowi.
PMN itu, janji Menkeu, sebagai anggaran konversi dan belanja dari Kementerian Perhubungan dan anggaran public service obligation (PSO) dalam pelaksanaan LRT tersebut.
“Makanya, karena keterbatasan belanja negara, maka ada konversi PMN KAI dan belanja Kemenhub dan PSO dalam pelaksanaan pengelolaan LRT Jabodebek itu,” ujar Menkeu.
Sejauh ini, hingga pekan kedua Juli 2017, proyek LRT baru rampung 17 persen. Proyek ini dianggarkan akan menelan biaya Rp21 triliun yang dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Adhi sendiri dalam menjalankan proyek ini, karena kekuarangan dana, banyak menerbitkan surat utang.
Selain PMN ke KAI, Menkeu juga meminta PMN buat salah BUMN yang selalu merugi, PT Djakarta Lloyd (Persero).
“PMN non tunai kami usulkan untuk Djakarta Lloyd sebesar Rp 379,3 miliar,” katanya.
Nantinya, kata dia, tambahan PMN itu untuk Djakarta Lloyd berasal dari konversi utang Subsidiary Loan Agreement (SLA) yang dikonversikan sebagai ekuitas.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
