Ribuan buruh dari beberapa elemen buruh melakukan aksi long march ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/9/2016). Dalam aksinya ribuan buruh menolak UU Tax Amnesty karena bertentang dengan UUD dan merugikan negara, selain ke Istana ribuan buruh melakukan aksinya di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendesak MK membatalkan UU Tax Amnesty.

Jakarta, Aktual.com – Demonstrasi ribuan buruh dari berbagai elemen berakhir di gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (29/9) petang.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi menyatakan lima perwakilannya telah menemui pejabat KPK untuk menanyakan dua hal.

Hal pertama, mengenai Tax Amnesty atau pengampunan pajak, kemudian yang kedua menanyakan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang dinilai berkaitan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Rusdi, kasus itu dinilai janggal lantaran lembaga antirasuah tidak berani meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan. Padahal hasil laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada potensi kerugian uang negara.

Selain itu, komisi ini juga sudah memeriksa lebih dari 50 orang saksi. Bahkan, yang paling janggal menurut dia adalah pembayaran yang dilakukan pihak Pemprov DKI untuk membeli lahan itu pada malam hari.

“Yang jelas kedatangan kami kesini bahwa kita tidak ingin gubernur Jakarta mendatang adalah gubernur yang korup,” ujar Rusdi.

 

*Fadlam Syiam Butho

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS