“Akibat dari kejadian ini, tali silaturahmi mitra dengan jamaah Abu Tours secara langsung terputus, sehingga timbul gejolak ketidakpercayaan, makanya diminta pemerintah turun tangan,” harap dia.
Jamaah maupun mitra mengharapkan DPRD Sulsel sebagai fungsi pengawas ikut mengawasi proses hukum yang sedang berjalan sampai tuntas termasuk mengetahui seluruh aset yang sudah disita kepolisian.
Sementara Ketua Komisi E DPRD Sulsel Kadir Halid yang menerima aspirasi jamaah dan mitra Abu Tours itu mengatakan akan menyampaikan kepada pimpinan sekaitan hal ini, begitu juga sikap politik dewan akan disampaikan kepada pemerintah mengenai upaya solusi itu.
“Kami tetap melakukan tugas sesuai kewenangan DPRD. Kita akan panggil kembali sekaitan dengan progres kepolisian sejauh mana penanganan kasus ini, termasuk penyampaian kepada pemerintah untuk langkah apa yang akan ditempuh nanti,” kata Halid didampingi anggota Komisi E Fadriaty Asmaun dan Irfan AB saat menemui demonstran itu.
Sebelumnya, Polda Sulsel telah menetapkan Chief Executive Officer Abu Tours HM sebagai tersangka karena perusahaan travel itu tidak mampu memberangkatkan 86.720 jamaah yang telah membeli paket perjalanan umroh ke Arab Saudi.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
