Jakarta, Aktual.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi wacana Partai Demokrat yang ingin menyandingkan Jusuf Kalla (JK) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Wacana memasangkan JK-AHY dinilai akan mengkhawatirkan PDIP dan Joko Widodo sebagai petahana, karena JK adalah mantan Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga jika terealisasi, rencana ini dapat membuat partai belambang pohon beringin ini dikawatirkan lompat pagar meninggalkan Joko Widodo sebagai petahana.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku tak khawatir karena keputusan resmi Golkar telah mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi.
“Nanti kita lihat dulu, kita lihat dulu hasilnya juga belum (JK-AHY). Kan baru asumsi,” kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).
Lebih lanjut, Hasto pun akan melihat konsistensi dari Golkar sebagai pendukung Jokowi yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Pada Pilpres 2014, Golkar tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang notabene memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah.
“Partai poltik kan diukur dari keputusannya, kalau ambil keputusannya kita lihat konsistensinya,” ungkap Hasto.
Sebelumnnya, Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan putusan MK telah membuat persoalan hukum JK terang benderang dan dia tak bisa ikut calon sebaga cawapres.
“Jika ingin berkontestasi elektoral kembali, pilihan yang tersedia untuk Pak JK sesuai perintah konstitusi tinggal mencalonkan diri jadi Calon Presiden saja,” kata Jansen.
Selain itu, putusan MK tersebut juga semakin menguatkan dan meyakinkan partai Demokrat untuk mengusung JK sebagai Capres berpasangan dengan Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) di Pilpres nanti.
“Inilah paduan yang sangat komplit menurut kami wajah moderat politik kita hari ini dan juga bertemunya Wisdom dan Passion,” tukasnya.
Terkait dukungan politiknya Demokrat yakin dengan kekurangan suara sembilan porsen untuk melengkapi suara yang telah dimiliki Demokrat sebagaimana syarat UU Pemilu 20 persen presidential treshold atau ambang batas Capres-Cawapres akan terpenuhi dengan membangun komunkasi dengan partai lain.
“Keyakinan kami pasangan ini adalah solusi untuk membuat sejuk kembali Republik ini. Namanya untuk kebaikan bangsa, kami yakin partai lain juga pasti akan mendukung. Inilah koalisi kerakyatan untuk kebaikan bangsa,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
