Jakarta, Aktual.co — Tudingan Menteri ESDM Sudirman Said kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pembubaran Petral dan pemberantasan mafia migas sering terhenti di meja istana ketika menjadi presiden. Pernyataan itu pun terus mendapat tanggapan serius dari kader partai bintang mercy tersebut.
Sekretaris Departemen Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengingatkan agar Presiden Jokowi untuk bijak dengan tidak menyalahkan kebijakan yang ada pada rezim sebelumnya.
“Kami tunduk pada etika demokrasi bahwa pemerintah pemenang pemilu berhak mendapat keleluasaan untuk membuat kebijakan baru, termasuk membubarkan Petral. Kami tidak pernah mengambil posisi untuk menghalangi atau apalagi menggagalkan kebijakan tersebut,” klaim Rachland dalam konfrensi persnya, di kawasan Epicentrum, Jakarta, Sabtu (23/5).
Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait dengan peryataan Menteri BUMN Dahlan Iskan ketika itu untuk membubarkan Petral yang direspon oleh SBY agar untuk melakukan pembenahan terhadap Pertamina. Bahkan, sambung dia, Presiden RI ke IV itu juga meminta Dahlan Iskan memintanya melihat kemungkinan agar pertamina dapat mengimpor langsung tanpa perantara.
“Artinya dengan kata lain, harus digaris bawahi, bila pada saat itu Dahlan Iskan membangun wacana pembubaran Petral, itu adalah rangka perintah Presiden SBY, ” sebut dia.
“Namun pada kenyataannya hingga berakhir masa jabatannya di kabinet, Dahlan Iskan tidak pernah sampai pada kesimpulan untuk membubarkan Petral. Tidak pernah melakukan studi untuk menilai Petral dalam kompleks tata kelola minyak dan gas bumi pada saat itu,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Eka
