Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo mengkritik sikap pemerintah yang cenderung anti kritik, khususnya terhadap isu ekonomi yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu belakangan ini.
Ia mencontohkan tingkat kemiskinan yang diklaim pemerintah menurun seiring dengan berjalannya Program Keluarga Harapan (PKH). Namun kenyataannya, hal itu tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.
“Kemiskinan memang menurun, tapi beberapa orang mengatakan menurun ke anak cucu. Jadi ini bahaya,” ujar Roy yang disambut gelak tawa, di kantor Indikator Politik Indonesia, Jakarta, Rabu (11/10).
Pada awal tahun 2017, Mensos Khofifah Indar Parawansa menyatakan, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen).
Jumlah ini berkurang sebesar 750.000 orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen).
Namun, pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia menurut BPS justru mencapai 27,77 juta orang, bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016.
Menurut Roy, sikap anti kritik pemerintah tampak terlihat dalam banyaknya buzzer yang dikumpulkan oleh Presiden Jokowi, sehingga pemberitaan yang muncul di dunia maya terkesan cenderung menonjolkan hal-hal baik yang berkaitan dengan pemerintahan.
“Tapi ini hebat, dan perlu diapresiasi, dan itu yang dulu memang belum terpikirkan rezim terdahulu. Tapi itu juga bahaya,” selorohnya.
Roy beranggapan jika sikap pemerintah yang terlampau defensif sangatlah berbahaya karena dapat mengabaikan kondisi rakyat yang sebenarnya.
“Harusnya pemerintah terbuka saja kalau ada masukan atau kritikan. Jangan alergi terhadap kritik,” ujar anggota Komisi VI DPR RI ini.
Sementara di tempat yang sama, politikus asal Partai Gerindra Nizar Zahro menyoroti ucapan Jokowi yang menyebut isu menurunnya daya beli masyarakat sebagai komoditas politik pada beberapa waktu lalu. Kepada wartawan, ia menyatakan bahwa ucapan tersebut sangat kontras dengan catatan pemerintah yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.
“Oh enggak enggak, mohon maaf saya kan orang DPR yang baca APBN, RUU APBN 2018, potret saya itu,” tutup anggota Komisi V DPR RI ini.
Laporan Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
