Jakarta, Aktual.com — Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai tidak sesuai dengan janji pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia Timur. Demikian dikatakan oleh Anggota Komisi V Bidang Perhubungan Umar Arsal, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/2).
“Sebaiknya dikaji kembali tidak usah terburu-buru kan janji Presiden pembangunan di Indonesia Timur diutamakan ini malah melenceng,” ujarnya politisi Partai Demokrat tersebut.
Umar juga menilai proyek yang menelan biaya Rp79 Trilun tersebut tidak banyak keuntunganya. Akses transportasi masyarakat dari Jakarta-Bandung sudah cukup dengan adanya tol Cipularang.
“Selain itu ada juga maskapai yang melayani penerbangan Jakarta-Bandung bisa rugi, saya pikir proyek ini sebaiknya tidak dilanjutkan sampai kajian dan izinya selesai,” ujarnya.
Umar menambahkan pihaknya sudah memanggil Kementerian Perhubungan dan mendapatkan sejumlah laporan yang intinya proyek kereta cepat ini belum dapat dilanjutkan.
“Apalagi Menteri Perhubungan sudah mengatakan proyek ini banyak izin yang belum dipenuhi, tapi kok mau Presiden meresmikan proyek yang belum keluar izin. Ini memalukan Presiden sendiri namanya,” ujar anggota DPR dari Dapil Sulawesi Tenggara ini.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
