Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menpora Imam Nahrawi (tengah), Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri) meninjau lokasi Proyek Wisma Atlet di Bukit Hambalang, Kab.Bogor Jawa Barat, Jumat (18/3). Presiden menegaskan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah aset negara yang harus diselamatkan, proyek itu telah menghabiskan uang negara hingga mencapai Rp 2,7 triliun. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ama/16

Jakarta, Aktual.com — Partai Demokrat menanggapi kunjungan Presiden Joko Widodo dan jajaranya ke komplek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, kemarin, Jumat (18/3).

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyebut proyek Hambalang adalah bukti komitmen pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberantas korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“SBY dengan keteladanan seorang ayah bertanggung jawab membesarkan institusi ini dengan ujian yang sangat berat. Niat dan komitmen untuk menghapuskan korupsi di republik ini tak surut oleh apapun. Dia tetap tegar melangkah, menginjak siapapun yang ada di depan menghadang langkahnya untuk membesarkan KPK, sekalipun keluarga atau kerabat satu partainya tak di gubrisnya. Di libas semuanya demi tegaknya KPK memberantas korupsi di Indonesia kita ini,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (19/3).

Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya intervensi politik saat kader partai demokrat yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alvian Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka.

“Hambalang adalah kasus korupsi sangat fenomenal, kebetulan terjadi saat menpora di jabat Andi Malarangeng sejawatnya di partai demokrat, ini ujian terbesarnya, musibah ini juga menimpa partainya. Tapi tekadnya sudah bulat pada penyerahan kedaulatan KPK untuk menyelesaikan kasus ini secara professional,” ujarnya.

Hinca dalam pernyataanya menyebut juga peran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dalam melahirkan KPK.

“Membasmi korupsi adalah komitmen yang panjang. Di butuhkan konsistensi dari generasi ke generasi, kita tahu bawha Megawati sebagai generasi awal pemberantasan korupsi telah melahirkan KPK, SBY dengan semua konsistensi dan kesungguhannya telah membesarkan KPK dengan berbagai cobaan,” ujarnya.

Jokowi adalah generasi ketiga atau Presiden ketiga semenjak lahirnya KPK diminta untuk komit terhadap peberantasan korupsi.

“Kini Jokowi sebagai generasi ke 3 haruslah membuat KPK semakin jaya, jangan sampai terjerumus dalam mitos generasi pertama melahirkan, generasi kedua membesarkan dan generasi ketiga menghancurkan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: