“Demokrat merasa hak angket nggak tepat dilakukan sekarang. Ada cara lain untuk memperbaiki KPK. Bahwa ada yang perlu dikoreksi, kami sepakat.”
Seperti diketahui, Demokrat memang jadi salah satu fraksi yang menolak pengguliran hak angket DPR terhadap KPK. Demokrat ditemani beberapa fraksi lain, seperti PKB, dan Gerindra.
Ada beberapa poin yang akan diangket-kan oleh DPR ke KPK. Pertama, indikasi ketidakcermatan KPK dalam mengelola anggran. Selanjutnya, terkait bocornya dokumen rahasia, seperti Sprindik dan BAP. Lalu konflik internal di tubuh KPK.
Terakhir, soal penyebutan nama anggota Komisi III DPR yang disebut menekan salah satu saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Miryam S Haryani. [M Zhacky Kusumo]
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
