Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna menilai keputusan Fraksi Partai Demokrat menolak Budi Gunawan sebagai Kapolri dan meminta Presiden Jokowi untuk menarik suratnya kepada DPR memiliki tujuan tertentu. Menurutnya penolakan itu sebagai alat bargaining Partai Demokrat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa kasus yang dituduhkan pada Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono.
“Kalau FPD terlihat mendukung KPK menolak Budi Gunawan sebagai kapolri, wajar saja. Ini kan sangat erat terkait posisi hukum Ibas. Dia sudah sering disebut-sebut menerima uang oleh beberapa saksi persidangan tipikor. Jadi agar Ibas tetap aman, Partai Demokrat harus mendukung KPK, dengan harapan tidak tersentuh KPK,” ujar Budyatna di Jakarta, Kamis (15/1).
KPK menurutnya juga melakukan tebang pilih. Banyak kasus yang sampai saat ini tidak pernah disentuh sama sekali oleh KPK sementara beberapa kasus lainnya juga hanya disentuh bagian luarnya saja.”Kasus kardus durian yang melibatkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar juga tidak pernah disentuh, sementara kasus di kementrian agama yang melibatkan Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dibiarkan. Begitu juga kasus Jero Wacik dan lain-lain,” ujarnya.
Dia pun meminta Presiden Jokowi untuk bisa bersikap bijak dalam menyikapi persoalan Budi Gunawan. Jokowi diharapkan tidak mencontoh Mantan Presiden SBY yang kerap ragu dalam bersikap.Dalam mengambil keputusan, Jokowi tidak perlu takut dengan tekanan KPK maupun beberapa LSM anti korupsi.
Laporan: Adi Adrian
Artikel ini ditulis oleh:
