Tokyo, Aktual.com — Sekitar 200 orang nasionalis Jepang pada Selasa mengecam kesepakatan dengan Korea Selatan dalam masalah wanita penghibur masa perang, dengan beberapa orang menyeru Perdana Menteri Shinzo Abe bunuh diri karena malu.

Jepang pada senin menawarkan permohonan maaf tulus dan memberikan dana satu miliar yen (83 miliar rupiah lebih) kepada wanita Korea Selatan, yang dipaksa menjadi pelacur oleh militer Jepang pada saat Perang Dunia II.

Abe, seorang nasionalis, yang mendapatkan kekuasaan pada tiga tahun lalu, berjanji menguatkan perekonomian Jepang dan mengubah undang-undang dasar, yang menyangkal perang, memuji kebijakan tersebut sebagai masa baru dalam hubungan kedua negara tersebut.

Hubungan Tokyo dengan Seoul sejak lama dinodai masalah “wanita penghibur”, warisan penjajahan Jepang atas semenanjung Korea dan Perang Dunia II.

Beberapa kalangan konservatif sayap kanan Jepang sejak lama mengatakan bahwa negara tidak memiliki alasan meminta maaf dan mempertanyakan keadaan “wanita penghibur”, yang masih hidup, memberikan kesan bahwa mereka bekerja dengan keinginan mereka sendiri dan tidak dalam paksaan.

Pengunjuk rasa itu, yang kebanyakan berusia 60-an tahun atau lebih tua, menyanyikan lagu “Kimigayo”, yang berisi pujian kepada kaisar Jepang, dan membawa bendera merah putih nasional.

“Kami tidak akan pernah mengizinkan penghianatan ini,” kata pengunjuk rasa serempak di kegiatan di luar kawasan kantor resmi dan tempat tinggal Abe sambil menyebutnya pengkhianat.

“Balikkan ulah tidak baik itu,” kata mereka menjerit.

“Abe, kau menodai para arwah yang tewas dalam perang! Kau harus melakukan ‘seppuku’,” kata seorang wanita menjerit, menyebutkan bahwa abe harus melakukan upacara bunuh diri dengan cara merobek perutnya.

Satoru Mizushima, penyelenggara unjuk rasa tersebut, berkata kepada media bahwa kesepakatan itu akan menjadi hal yang paling memalukan bagi Jepang. Perdana menteri Abe melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan, dan menyebut langkah itu tercela.

Kerumunan itu kemudian berpindah ke kementerian luar negeri untuk melakukan hal sama.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS