“Ini jelas tidak tepat, meski pun BW menyatakan bahwa akan menjaga netralitas dan menyebut itu kliennya, tapi semua itu ada batas-batasannya juga. Kita lihat, apakah benar mereka tidak menerima gaji dari APBD,” katanya.
Ke BW, dia meminta agar bisa memperjelas statusnya. Status dia yang saat ini sebagai anggota TGUPP ini apakah murni melalui gaji belanja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan apakah tidak menggunakan APBD DKI.
“Sebenarnya kalau BW menerima gaji nomenklaturnya itu seperti apa? Kalau dulu jamannya Ahok kan jalas tidak bisa diotak-atik, sekarang saya mendengar bahwa ini langsung dari APBD, kalau meknismenya begitu DKI harus mempertanyankan itu gaji,” katanya.
Dia meminta, agar baik Pemprov DKI maupaun BW bisa menjelaskan aturannya seperti apa. Hal iti agar clear, apabila BW ingin bekerja profesional mendampingi capres 02 menggugat ke MK.
Artikel ini ditulis oleh:
