“Jadi sebetulnya kita tidak lack of money, hanya poor coordination, poor action,” katanya.

Mardiasmo mengakui bahwa kurangnya kerja sama dari berbagai pihak merupakan hambatan untuk mencapai tujuan Indonesia bebas masalah kekerdilan.

“Kita bisa kerja. Tapi kalau disuruh kerja sama, itu repot. Apalagi kaitannya dengan uang, aduh. Di sini itu, kerja sama multisektor itu harga paling mewah, karena (sulitnya) koordinasi itu,” katanya.

Padahal, penanganan masalah kekerdilan di Indonesia tidak bisa ditangani satu kementerian/lembaga saja, tapi membutuhkan kerja sama banyak pihak karena masalah tersebut merupakan dampak dari sejumlah faktor yang saling terkait.

“Tidak usah banyak teori, mapping (pemetaan) sudah cukup. Tinggal bagaimana strategi eksekusinya di lapangan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid