Jakarta, Aktual.com – Sejumlah massa yang tergabung dalam Komite Pembasmi Koruptor (KPK) menggelar aksi unjukrasa di depan gedung Badan Pemeriksa Keungan (BPK- RI) Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat,Senin (23/11)
Massa yang datang dengan dua unit bus ini mengaku memberikan dukungan kepada BPK agar segera menyampaikan audit investigasi ke KPK untuk mengungkap dalang dibalik kerugian negara yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnanama (Ahok) terkait pengadaan tanah RS. Sumber Waras di Jakarta Barat yang dituding tidak melewati proses yang semestinya.
“Apalagi hasil yang didapatkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menemukan adanya tindak pidana korupsi (KKN) Gubernur DKI “Ahok” dalam dugaan penyalahgunaan wewenang dan terindikasi merugikan negara pada pembelian lahan RS Sumber Waras sebesar Rp.800 M belum dilakukan pengusutan secara tuntas oleh KPK,” kata Korditor aksi Muchlis Abdullah dalam orsinya di depan gedung BPK RI, Jakarta Pusat, Senin (23/11)
Dijelaskan Muchlis, lagi-lagi KPK beralasan harus menerima kajian audit investigasi oleh BPK terhadap proses peralihan, dan kemungkinan adanya tindakan penyimpangan terhadap keuangan negara.
Menurutnya dalam hal tersebut ada sebuah diskriminasi dan perbedaan sudut pandang dalam penanganan kasus yang patut diduga melibatkan secara langsung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kapasitas sebagai Gubernur DKI Jakarta dimana seolah–olah Ahok tidak bisa tersentuh oleh jerat hukum.
“Apa karena dekat dengan sumbu kekuasaan dan didukung pemilik modal? Oleh karenanya kami dari Komite Tangkap & Penjarakan (KTP) AHOK mengendus adanya pelecehan, terhadap institusi resmi negara yaitu BPK oleh Ahok yang telah menganggap BPK DKI Jakarta terlalu tendensius. Kami dari aliansi KTP Ahok merupakan Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Jakarta anti Korupsi mendesak segera diungkap dan ditangkap,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
