Jakarta, Aktual.co — Desakkan yang semakin kuat dari sejumlah elemen masyarakat agar KPK transparan perihal menteri yang terkena tanda merah dinilai sebagai bentuk komitmen awal pemerintahan Jokowi-JK yang bersih.
Artinya, menteri-menteri yang berada di kabinet kerja Jokowi-JK harus orang yang terlepas dari segala indikasi kasus hukum.
“Yang ditekankan disini adalah komitmen awal pemerintah Jokowi, komitmen pemerintah yang bersih. Kalau ada yang ga bersih justru menjadi bumerang pemerintahan. Itu akan mencederai pemerintahan sendiri karena misalnya (ada yang terkena) rapor merah KPK,” ucap Direktur Eksekutif Segitiga Institute, M Sukron di Jakarta, Kamis (6/11).
Mestinya, kata dia, Presiden Jokowi waktu memberikan nama kandidat ke KPK untuk dievaluasi sejak awal, contoh karena disinyalir pernah terlibat kasus a, atau kasus b, nama itu jangan dimasukkan.
“Karena tidak akan maksimal ketika di pemerintahan ada menteri yang punya beban hukum. KPK harus terbuka siapa yang terlibat, rapor merah, supaya publik tahu, dan memang harus tahu siapa yang tidak patut masuk kabinet,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
