Jakarta, aktual.com – Evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bekasi memicu sorotan tajam dari kalangan pemerhati kebijakan publik. Salah satu tuntutan yang mengemuka adalah pergantian Direktur Utama PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), Prananto Sukodjatmoko.
Abu Fitri Mu’min mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi segera mengambil langkah tegas tersebut. Seruan itu muncul seiring audit komprehensif yang tengah dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, terhadap seluruh BUMD, termasuk BBWM.
Abu Fitri Mu’min, yang dikenal dengan sapaan Fitri Bule, menilai kinerja BBWM dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren penurunan. Ia menyoroti kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebut terus melemah.
“BBWM ini sudah sakit kronis. Lebih dari satu dekade dipimpin orang yang sama, tapi kondisinya tidak pernah membaik, justru makin memburuk. Obatnya cuma satu, direktur utamanya harus diganti,” kata Fitri kepada wartawan, Jumat, 27 Februari 2026.
Menurutnya, sebagai Perseroan Daerah (Perseroda) yang berorientasi profit, BBWM tidak dapat disamakan dengan Perumda yang berfungsi sebagai penyedia layanan publik. Indikator keberhasilan perusahaan, tegasnya, terletak pada laba dan dividen bagi daerah.
“Kalau terus merugi, itu artinya ada yang salah dengan orang yang memimpinnya,” tegas Fitri.
Dividen Anjlok, Penyertaan Modal Membesar
Fitri membeberkan, dividen BBWM yang pada 2014 mencapai Rp37 miliar kini menyusut drastis menjadi Rp2,4 miliar pada 2024. Penurunan itu terjadi meskipun total penyertaan modal pemerintah daerah telah menembus Rp178,5 miliar.
Ia juga menyoroti data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tercantum di laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kekayaan Prananto disebut meningkat dari Rp69,6 miliar pada 2021 menjadi Rp88,7 miliar pada 2023.
“Yang aneh, data Prananto baru tercatat di LHKPN sejak 2021, padahal dia sudah menjabat sejak 2014. Tak hanya itu, LHKPN pada 2023—2024, jabatannya tercatat sebagai Direktur Usaha, padahal faktanya dia tetap menjabat sebagai Direktur Utama BBWM. Apakah ini ketidakseriusan, kelalaian, atau ada yang sengaja disembunyikan?” ujar Fitri.
Sorotan Operasional dan Ketenagakerjaan
Selain persoalan keuangan, Fitri mengangkat isu operasional dan ketenagakerjaan. Ia menyebut pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawan diduga kerap mengalami keterlambatan, yang dinilai mencerminkan tata kelola kurang optimal.
Dari sisi produksi, mesin pemrosesan di kilang perusahaan disebut berulang kali mengalami penghentian operasional. Gangguan tersebut diduga berkaitan dengan ketidakstabilan pasokan gas dari Pertamina, yang berdampak pada kelancaran produksi.
Fitri juga menyinggung dugaan mutu produk LPG yang disebut belum sepenuhnya memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga memicu keluhan dari para mitra pembeli.
Ia menambahkan, kondisi finansial perusahaan yang dinilai tidak solid turut berdampak pada sekitar 30 karyawan yang dilaporkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bagi Fitri, akumulasi persoalan itu menunjukkan lemahnya manajemen di internal BBWM.
“Sudah saatnya Pemkab Bekasi berani mengambil keputusan tegas, copot Prananto dan ganti dengan pemimpin yang lebih kompeten,” desaknya.
Di sisi lain, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja sebelumnya menegaskan bahwa audit terhadap seluruh BUMD masih berlangsung. Ia menekankan bahwa setiap BUMD harus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan serta pendapatan daerah.
Hasil audit tersebut akan menjadi penentu arah kebijakan selanjutnya: apakah BBWM mampu memperbaiki performa, atau justru berujung pada perombakan di jajaran pimpinan.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
