Jakarta, Aktual.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperkuat tim terpadu penanganan konflik sosial (PKS) di daerah. Penguatan ini sejalan dengan penambahan unsur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lainnya ke dalam Tim Terpadu PKS.
Diharapkan, dengan penguatan tersebut nantinya tim terpadu bisa bersinergi mendeteksi kerawanan di daerah. Baik kerawanan konflik, kejahatan narkoba, bencana sosial hingga potensi kerawanan yang berdampak sosial lainnya.
Keberadaan tim terpadu di daerah Tingkat I dan Tingkat II, kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2016 di Jakarta, Senin (7/3), perlu diperkuat lagi. Yakni melalui forum yang terdiri dari berbagai unsur, dari TNI dan matranya, BNPT, BNPB, BNN, Kejaksaan dan imigrasi.
“Kami ingin bentuk pasukan khusus yang terdiri unsur-unsur tadi terpadu kalau ada bencana mereka turun. Ada masalah terorisme mereka turun,” kata Tjahjo.
Penyempurnaan gugus tugas satuan tim terpadu tersebut dalam waktu dekat akan dibahas bersama Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala BNPT dan Kepala BNN.
Sementara keberadaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ditambahkan Tjahjo, perlu diperkuat hingga tingkat kecamatan yang dikoordinir camat selaku kepala wilayah dibantu Komandan Koramil (Danramil), Kepala Polsek (Kapolsek), tokoh masyarakat setempat.
“Forkopimda di tingkat satu dan tingkat dua saya yakin sudah berjalan bagus. Tinggal sekarang persiapan para Forkopimda memperkuat forum komunikasi di tingkat kecamatan,” jelas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
