Jakarta, Aktual.com-Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menilai jika keputusan pemerintah terkait tidak menaikkan harga BBM penugasan subsidi baik premium, bio solar, dan minyak tanah maupun tarif dasar listrik (TDL) sampai akhir triwulan pertama 2018, menjadi kabar baik dan memenuhi rasa keadilan bagi rakyat.
Terlebih, sambung dia, di tengah daya beli masyarakat yang sedang melemah saat ini.
“Keputusan tidak naiknya BBM bersubsidi dan TDL sepertinya tidak ada masalah dengan keuangan negara. Akan tetapi, sebaiknya keputusan ini disertai dengan penyesuaian formula penugasan terhadap Pertamina maupun PLN,”kata Herman melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (29/12).
Herman meminta Pemerintah Jokowi-JK untuk bersikap jujur atas kebijakan tersebut, lantaran dinilainya akan berpengaruh pada kondisi keuangan Pertamina maupun PLN.
Semisal, sambung politikus Demokrat itu, harga BBM penugasan kepada Pertamina tidak pernah dilakukan penyesuaian sejak ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM No.39 Tahun 2015, perihal Perubahan Kedua atas Permen ESDM No.39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.
“Dimana pada bulan Juli 2016 ditetapkan harga jual premium Rp. 6.450 dan Bio Solar Rp. 5.150 dengan posisi ICP 37 USD/Barel. Dengan naiknya harga minyak internasional saat ini yang sudah mencapai 66 USD/Barel, bahkan lebih tinggi dari asumsi makro APBN 2018 sebesar 48 USD/Barel, hal ini berimbas pada harga BBM, dan pada akhirnya jika tidak ada kebijakan fiskal pemerintah akan menjadi beban finansial Pertamina,” sebut dia.
Demikian pula dengan PLN, mantan wakil ketua komisi IV DPR itu berpendapat jika perusahaan negara ini keuntungannya terus tergerus karena melaksanakan penugasan pemerintah dimana penetapan harga jual perKWHnya ditetapkan oleh pemerintah tanpa dukungan kebijakan fiskal. Terelbih, disaat harga energi primernya terus naik, seperti batu bara.
“Semua ini menjadi pilihan pemerintah, akankah mempertahankan harga dengan membiarkan Pertamina dan PLN kehilangan kemampuan finansialnya sehingga tertinggal dalam melakukan investasi dan kehilangan sumber pendapatan keuangan negara, atau menyediakan tambahan APBN untuk melakukan reformulasi atas besaran subsidi terhadap harga penugasan, yang tentu semua ini menjadi domain pemerintah,” papar dia.
“Dalam pandangan saya semestinya Pertamina dan PLN diperkuat kemampuan finasialnya di tengah persaingan global, agar mampu melakukan akselerasi investasi, dan meningkatkan sumber pendapatan negara,” pungkasnya.
Pewarta : Novrizal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
