Jakarta, Aktual.com – Pemerintah perlu menyinergikan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk meningkatkan program intervensi sektor perekonomian guna memberdayakan potensi dan melesatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar.
“Saat ini, ada sekitar 48 pulau kecil terluar berpenduduk dari 111 pulau kecil terluar yang masih membutuhkan intervensi pembangunan ekonomi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi pemimpin dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di pulau kecil terluar itu,” kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan, di Jakarta, Minggu (15/10).
Menurut Abdi, pada saat ini pembangunan pulau-pulau kecil terluar dilakukan tanpa koordinasi perencanaan yang baik karena masih ada egosektoral masing-masing kementerian.
Dengan kata lain, lanjutnya, masing-masing kementerian dinilai datang ke pulau kecil terluar dengan membawa menu pembangunan masing-masing yang seharusnya bisa disinergikan satu sama lain.
“Kemampuan mengkoordinasikan program pembangunan pulau-pulau kecil terluar oleh KKP menurun, sebab dukungan anggaran yang kurang dari ketiadaan ‘grand strategy’,” katanya pula.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
