Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengklaim program pengampunan pajak (tax amnesty) saat ini sudah mengalahkan program serupa yang digelar di negara lain, baik dari uang tebusan maupun uang deklarasinya.
“Jika dilihat dari uang tebusan sampai hari ini dari Surat Pernyataan Harta (SPH) dibanding dengan negara lain yang per pagi tadi mencapai Rp87 triliun adalah 0,65 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini bisa terbesar dibanding negara lain,” jelas Menkeu saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (29/9).
Memang banyak negara yang sudah melangsungkan program tax aqmnesty (TA) seperti Italia, Jerman, India, Australia, Chili, Afrika Selatan, Spanyol.
“Yang mendekati adalah Chili di tahun 2015 yang keberhasilan program tax amnestynya mencapai 0,62 persen dari PDB atau sebesar Rp19,7 triliun,” ujar dia.
India yang melakukan program tax amnesty tahun 1997, uang tebusan dapat dikumpulkan 0,58 persen dari PDB (Rp19,7 triliun). Italia yang kerap menjadi referensi, keberhasilannya mencapai 0,20 persen dari PDB atau sebesar Rp59 triliun di tahun 2009.
Kemudian Afrika Selatan yang dikombinasikan dengan sistem rezim devisa mencapai 0,17 dari PDB sebesar Rp2,3 triliun di tahun 2003. Australia hanya 0,04 persen dari PDB atau Rp7,9 triliun. Spanyol sebesar 0,12 dari PDB atau Rp17,7 triliun. Belgia sebesar 0,15 persen dari PDB atau Rp7,2 triliun.
“Dan Jerman dari program tax amnesty yang digelar tahun 2004 hanya mencapai 0,04 persen dari PDB atau sebesar Rp13,3 triliun. Dan kita ini belum selesai, sehingga bisa meningkat terus,” tegas Menkeu.
Sejauh ini, angka tebusan sudah mencapai Rp86,4 triliun atau masih ada dana Rp5 triliun yang masuk hari ini, tapi belum masuk di saat statistik di DJP.
“Sehingga angkanya bisa mencapai Rp92 triliun untuk uang tebusannya,” ucap dia.
Jika dilihat dari SPH, lanjut Menkeu, komposisi uang tebusan adalah 45 ribu SPH dari UMKM dan 40 ribu adalah badan non UMKM serta 10.475 adalah WP badan UMKM.
“Dan dari uang yang masuknya sebanyak Rp 67,3 triliun atau sebanyak 58 persen itu berasal dari WP orang pribadi non UMKM. Sedang dari Rp2,21 triliun dari WP OP UMKM. Dan WP badan non umkm Rp6,37 triliun. Dan badan UMKM sebanyak Rp0,095 triliun,” ungkap dia.
*Bustomi
Artikel ini ditulis oleh:
